Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini mengapresiasi keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan gizi anak Indonesia.
Dalam peninjauan ke lapangan, khususnya ke Balikpapan, Yahya mengatakan fasilitas MBG yang dibangun dan dikelola Polri berupa bangunan baru yang bersifat permanen, memiliki standar konstruksi yang kokoh, serta dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang yang memadai dan layak.
“Saya memberikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam membangun SPPG. Ini merupakan bentuk partisipasi nyata Polri terhadap program unggulan Presiden Prabowo,” ujar politisi Partai Golkar tersebut di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Yahya menambahkan, selain bangunan yang permanen dan representatif, SPPG Polri juga dilengkapi dengan peralatan dapur yang lengkap serta kendaraan distribusi sendiri.
"Salah satu percontohan terbaik,” tambahnya.
Lebih jauh, SPPG Polri menerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang disiplin dan konsisten di setiap tahapan produksi, proses dan distribusinya. Kondisi ini mencerminkan profesionalitas dan kompetensi Polri dalam menjaga standar keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat program.
“Polri sangat serius menjaga mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah tersebut. SOP diterapkan sebagaimana mestinya. Ini merupakan prestasi yang patut diacungi jempol.” lanjutnya.
Menurut Yahya, dengan mutu dan keandalannya, wajar bila banyak sekolah yang berminat menjadi bermitra dengan SPPG Polri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tingginya minat dari berbagai pihak bukan berarti Polri mengambil alih mitra dari SPPG lain.
“Hal ini semata-mata karena SPPG Polri menunjukkan kinerja yang baik, sehingga wajar jika banyak pihak yang ingin bekerja sama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, sebagai bentuk klarifikasi dan permohonan maaf kepada institusi Polri atas pernyataan sebelumnya yang sempat menimbulkan kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa setelah melihat langsung kondisi di lapangan, SPPG Polri justru layak dijadikan model praktik terbaik bagi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Pernyataan saya di rapat Komisi IX pada RDP bersama BGN sebelumnya saya luruskan. Saya memohon maaf kepada Polri atas kekeliruan tersebut. SPPG Polri terbukti memiliki standar yang baik dan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Kinerja Polri dalam pelaksanaan program MBG diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” tutupnya.